Dalam prosedur kalibrasi tidak hanya standarnya saja yang sudah diatur tetapi juga peraturan kalibrasi alat ukur. Diindonesia sendiri telah mengatur peraturan tentang kalibrasi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam prosedur kalibrasi.
Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai peraturan kalibrasi alat ukur. Simak terlebih dahulu mengena pengetian kalibrasi alat ukur, menurut standar ISO.
Berdasarkan standar ISO/IEC 17025 Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
Atau dengan kata lain kalibrasi dpat dikatakan untuk menentukan kebenaran konvensioanal nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional.
Dari penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa kalibrasi bukanlah prosdur sembarang yang dilakukan guna kepentingan industri saja. oleh karena itu pemerintah telah membuat peraturan dalam menjamin hasil pengukuran kalibrasi dapat sesuai dengan standarnya. Lebih lanjut penjelasannya berikut ini!
Daftar Isi
Peraturan Kalibrasi Alat Ukur No 89 Tahun 2021
Pengaturan kalibrasi tertuang dalam Keptusan kepala balai besar pengujian perangkat telekomnikasi Nomor 89 tahun 2021 tentang standar pelayanan kalibrasi alat ukur. Didalam peraturan tersebut telah diatur bagaimana mekanisme dan prosedur dalam permohonan kalibrasi. Selain peraturan No 89, ada juga peraturan lain yang bisa kalian baca di peraturan tentang kalibrasi alat ukur.
Didalam peraturan tersebut memuat standar pelayanan kalibrasi alat ukur yang terdiri atas permohonan kalibrasi alat ukur, pelaksanaan kalibrasi alat ukur, fasilitas pelayanan kalibrasi alat ukur, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kalibrasi.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur kalibrasi telah dijelaskan dalam peraturan kalbrasi No.89 Tahun 2021 tersebut. Seperti bagaimana mekanisme dalam melakukan pendaftaran kalibrasi sampai dengan biaya kalibrasi alat ukur. Untuk melihat dasar hukum lainnya bisa cek langsung di dasar hukum kalibrasi alat ukur.
Pentingnya Peraturan Kalibrasi Alat Ukur
Pengaturan kalibrasi alat ukur, sebagai jaminan pelayanan kalibrasi alat ukur telah menerapkan standar ISO 17025, dan mendapatkan akreditasi Nasional (KAN) nomor sertifikat LK-137-IDN sebagai laboraturium kalibrasi yang berlaku.
Seperti yang telah kit ketahui bersama bahwa Keakuratan semua alat ukur menurun dari waktu ke waktu. Perubahan akurasi juga dapat disebabkan oleh banyak hal termasuk lingkungan sekitar yang turut mempengaruhi kondisi alat ukur tersebut. Oleh karena hal tersebut kalibrasi diperlukan sebagai jaminan mutu produk. Selain peraturan, diperlukan juga standar supaya proses pengkalibrasian bisa berjalan dengan lancar dan sesuai. Selengkapnya bisa dicek berikut ini.
Baca Juga : Standar Kalibrasi Alat Ukur : Alasan dan Contohnya
Jaminan-jaminan inilah yang membuat pentingnya prosedur kalibrasi memiliki peraturan tertulis yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan perluasan perdagangan negara-negara didunia, yang membutuhkan jaminan mutu sehingga landasan hukum yang kuat penting sekali dalam prosedur kalibrasi.
Kesimpulan
Berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kalibrasi adalah prosdur yang penting dalam pengukuran sebuah alat karena ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah dalam menyusun peraturan mengenai kalibrasi. Sekian penjelasan dari artikel ini semoga dapat membantu Anda dalam menemukan informasi seputar peraturan kalibrasi alat ukur.